Program Visi Dan Misi Mega Prabowo BIDANG KEDAULATAN BANGSA

Tidak Ada Tanggapan

Jika pada postingan sebelumnya adalah program dalam bidang ekonomi, berikut ini adalah rencana program kerja Mega-Prabowo dalam bidang kedaulatan bangsa.

MENJAMIN KEDAULATAN PANGAN

Hal ini akan dicapai melalui upaya-upaya: Mencetak 2 juta hektar lahan baru untuk peningkatan produksi beras, jagung, kedele, tebu yang dapat mempekerjakan 12 juta orang. Menghentikan alih fungsi lahan produktif di Pulau Jawa melalui pemberian insentif. Mendorong riset bagi inovasi di sektor pertanian, terutama padi, produk buah dan hortikultura untuk meningkatkan produksi dan menambah nilai tambah serta pengembangan diversifikasi bahan pangan. Di sektor perikanan guna pengembangan budi daya air tawar dan produk hasil laut untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Membangun pabrik pupuk Urea dan NPK dengan total kapasitas 4 juta ton serta memperbaiki jalur distribusi hingga ke petani sehingga tidak terjadi kelangkaan atau harga tinggi saat musim tanam. Mengembangkan Lumbung desa, agar distribusi beras bisa terdesentralisasi hingga ke tingkat yang paling dekat dengan rakyat untuk menjamin tidak ada kelangkaan bahan pangan.

MEMBANGUN KEDAULATAN ENERGI

Mencetak 4 juta hektar lahan untuk aren (bahan baku bioethanol) dengan sistem tumpang sari tanaman pangan yang dapat mempekerjakan 24 juta orang, yang secara total akan membuka lapangan kerja untuk 36 juta orang. Mendorong riset dan pemanfaatan energy dari sumber-sumber terbarukan, seperti sinar matahari, angin atau sumber-sumber potensial lainnya guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan menciptakan lapangan kerja. Membangun Pembangkit listrik tenaga panas bumi dan air (10.000 MW). Menyediakan sumber energi dengan mendirikan kilang-kilang minyak, pabrik bioethanol dan pabrik DME (pengganti LPG). Mendorong percepatan pengembangan sarana transportasi massal

MEMPERKUAT PERTAHANAN, KEAMANAN DAN INTEGRITAS WILAYAH

Modernisasi kemampuan pertahanan negara, terutama terkait pengamanan laut, udara dan daerah perbatasan. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI/POLRI

Membentuk Dewan Keamanan Nasional dalam rangka pengembangan kebijakan hankam yang integratif dan holistik. Melakukan Revisi UU No.32 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Peningkatan perlindungan aset dan kekayaan negara dari kejahatan illegal trading, illegal logging, illegal fisihing dan money laundring serta perlindungan rakyat dari perdagangan narkotika dan human trafficing. Mempercepat penyelesaian masalah perbatasan dan menjamin program perlindungan WNI di luar neger.