Debat Capres Putaran 1 (Sebuah Analisa) 1
Kamis 18 Juni 2009 pada pukul 19.00 telah dilakukan debat capres tahap pertama dari 5 debat yang direncanakan oleh KPU. kelima debat tersebut tiga diantaranya adalah debat calon presiden, dan dua debat untuk cawapres. pada debat tahap satu ini mengambil tema Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Menegakkan Supremasi Hukum dan HAM.
Acara debat tersebut dibuka dengan sambutan ketua KPU dan dilanjutka dengan pemaparan visi-misi masing-masing Capres. Setelah itu moderator mulai menanyakan soal pemberantasan korupsi kepada masing-masing kandidat. Tak ada jawaban spesial.
Acara debat tersebut dibuka dengan sambutan ketua KPU dan dilanjutka dengan pemaparan visi-misi masing-masing Capres. Setelah itu moderator mulai menanyakan soal pemberantasan korupsi kepada masing-masing kandidat. Tak ada jawaban spesial.
Lalu moderator membawa ke permasalahan soal alat utama sistem senjata (alutsista). Di sini SBY sempat menyebut angka 135 milyar sebagai angka ideal anggaran pertahanan. JK hanya menekankan efisiensi anggaran pertahanan sembari menyarankan agar-agar alutsista yang diperlukan sebisa mungkin diproduksi di dalam negeri. Mega? Seperti biasa, menjawab ngalor-ngidul dan tak fokus.
Sesi selanjutnya, dalam soal penegakan HAM terkait dengan lumpur Lapindo Mega sempat mencuri perhatian dengan menyebut bahwa pemerintah pusat seharusnya mengambil alih persoalan Lapindo dengan mengarah pada penetapan staus lumpur Lapindo sebagai bencana alam. Sayangnya, selanjutnya, Mega malah menyebut bahwa persoalan ini harus dibawa ke ranah hukum untuk mencari status tegas bencana ini.
JK mencoba menekankan pada penghentian semburan dengan mendatangkan tekonologi paling canggih sekalipun. SBY? Hm…si bapak malah sibuk ingin me-review, me-review….apa yang sudah dilakukan dan belum dilakukan.
Kemudian dilanjutkan dengan sesi kandidat mengoementari pernyataan kandidat lain. Soal pungli. JK menekan peningkatan kesejehteraan PNS. SBY lumayan dengan menyodorkan langkah praktis: mencantum standar pelayanan di birokrasi, menempat surat pengaduan de el el. Mega? Wah, wah…si Mbak malah asyik ngomong soal pembenahan mental bangsa. Tak lupa dengan mengkritik sistem pendidikan yang mengabaikan budi pekerti. Hm….jawaban Mega tentu benar, tapi pungli kayaknya sudah kemana-mana, sementara membenahi sikap mental bisa ratusan tahun, minimal puluhan tahun.
Soal perlindungan TKI, Mega menyoroti proses di dalam negeri yang emang ngawur. SBY idem tito, meski sempat menyodorkan angka-angka lamanya pengurusan dokumen yang kian singkat. JK menjawab tak jauh dengan Mega.
Saat SBY diminta menjelakan soal pelanggaran HAM di masa lalu yang rumit dan kompleks, SBY mengandalkan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan kasus HAM. Selanjutnya ada yang agak aneh. Sikap JK yang spontan baru muncul dan mengatakan, “saya setuju dengan Pak SBY, saya ini kan wakil presiden!”. JK mengatakan hal ini ketika dimintai komentar tentang pernytataan SBY. Mega juga ikut-ikutan, “Kalo Pak JK setuju, saya yang oposisi juga setuju”.
Di closing statement, Mega lagi-lagi ngomong ngalor-ngidul soal proklamasi dan menutupnya dengan teriakan, “merdeka!”. SBYbaca puisi. JK dengan jenaka mengatakan siap melanjutkan pemerintahan SBY dengan lebih cepat dan lebih baik.
