Antara SBY, Jusuf Kalla, Megawati dan Kasus Prita Mulyasari => SESI 2
Selain SBY, wakil presiden sekaligus Calon Presiden M. Jusuf Kalla juga ikut memberi perhatian pada kasus yang menimpa Prita ini. "Masak hanya menulis email saja dilarang, Ini tidak adil. Saya nanti selesaikan dengan polisi. Seharusnya diperiksa dulu, harus tahu masalahnya jangan langsung ditahan. Kalau hanya soal gosip, email diperiksa dulu. Ini baru adil," ujar JK di kantornya, jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2009).
Ditegaskan pula oleh JK, dirinya memang tidak bisa intervensi, namun meminta aparat kepolisian bisa bersikap profesional dan adil. Kalaupun dalam kasus tersebut memang ada kesalahan Prita, seharusnya dilakukan penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu, bukan langsung menahannya.
Lain lagi dengan Calon Presiden yang diusung oleh PDI P, Megawati Soekarno Putri, yang menanggapi kasus ini dengan berbeda pandangan. Seperti pada tudingan sebelumnya yang menganggap bahwa kepemimpinan SBY menganut paham Neoliberalisme, maka kasus yang menimpa Prita ini juga dianggap sebagai dampak Neoliberalisasi.
"Saya bisa mengatakan, ini adalah dampak dari neoliberalisasi. Di mana, mereka dapat dengan mudah menggunakan hukum seperti UU 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU itu dibuat untuk memuluskan kepentingan neoliberal dengan mengalahkan kepentingan asasi (berekspresi). Kepentingan rakyat kecil yang tampaknya di era pasar bebas ini, seakan menjadi sulit untuk tuan rumah di negeri sendiri," tegas Megawati.
Ditambahkan Mega, kasus Prita merupakan pelanggaran atas hak-hak kebebasan informasi dan hak untuk menyatakan pendapat yang merupakan hak asasi paling mendasar yang seharusnya dilindungi oleh konstitusi, UU HAM dan berbagai ratifikasi konvensi internasional.
"Kasus Prita ini merupakan preseden buruk bagi penegakan HAM dan demokrasi di Indonesia. Peristiwa yang dialami Prita yang tidak diizinkan menyusui anaknya juga menjadi bukti lemahnya perlindungan negara terhadap perempuan, juga khususnya terhadap reproduksi perempuan. Kejadian Prita, menjadi bukti kasat mata dampak dari neoliberalisme, sekaligus pelanggaran atas hak-hak kebebasan masyarakat dalam menyatakan pendapat," tandas Megawati.
Setuju atau tidak anda tentang pendapat yang di berikan oleh Megawati, itu semua terserah anda, tapi seyogyanya kita tetap berfikiran positif, memberikan dukungan moral dan upaya yang realistis, dari pada sekedar menyalahkan suatu pihak dan selalu berfikiran negatif.
