Inilah Perkara Pemilu yang Masuk dalam Ranah Hukum Pidana
Dalam pelaksanaan pemilu tentunya tak luput dari permasalahan hukum, tidak puasnya salah satu calon dengan hasil pemilu yang dikarenakan dianggap terjadi kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu baik dalam kampanye ataupun dalam proses pemungutan suara maupun penghitungan suara. Apa saja perkara-perkara pemilu yang masuk dalam ranah pidana ? inilah penjelasannya.
Sebenarnya Perkara pemilu bisa masuk ranah pidana sepanjang tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam UU 42/2008. Penyelesaian pelanggaran pidana dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Sebenarnya Perkara pemilu bisa masuk ranah pidana sepanjang tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang diatur dalam UU 42/2008. Penyelesaian pelanggaran pidana dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.
Sebagai contoh, ada anggota KPU yang melanggar kewajibannya untuk
menindaklanjuti temuan Bawaslu, maka ia dapat diancam pidana
berdasarkan Pasal 205 UU 42/2008:
Setiap anggota KPU yang tidak
menindaklanjuti temuan Bawaslu dalam melaksanakan verifikasi kebenaran
dan kelengkapan administrasi Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6
(enam) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling
sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak
Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
Misalnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS)
wajib memampang hasil pemungutan suara dari seluruh TPS yang ada di
kelurahan atau desa yang menjadi wilayahnya. Untuk membuktikan apakah
penyelenggara Pemilu tingkat kelurahan atau desa itu sudah melakukan
kewajibannya, maka pengawas Pemilu tinggal melihat apakah hasil
pemungutan suara seluruh TPS itu sudah dipajang di kantor Kelurahan atau
belum. Jika PPS belum memampang hasil pemungutan suara pengawas dapat menindaklanjuti temuan itu ke ranah pidana.
Beberapa contoh lain pelanggaran pemilu presiden yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana adalah sebagai berikut:
2. Mengikutsertakan PNS, TNI, Polri dan Kepala Desa dalam kampanye.
Sumber: hukumonline.com
